BPD

  • Dibaca: 784 Pengunjung

I. PENGERTIAN BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

II. FUNGSI BPD

Fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh anggota BPD adalah :

  1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
  3. Melakukan Pengawasan kinerja Perbekel

III. TUGAS DAN WEWENANG BPD

Adapun Tugas BPD terdiri dari :

  1. menggali aspirasi masyarakat,
  2. menampung aspirasi masyarakat,
  3. mengelola aspirasi masyarakat,
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat,
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD,
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa,
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu,
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD berwenang :

  1. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi,
  2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis,
  3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya,
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa,
  5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,
  6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
  7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,
  8. menyusun peraturan tata tertib BPD,
  9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat,
  10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa,
  11. mengelola biaya operasional BPD,
  12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
  13. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

IV. HAK BPD

BPD berhak :

  1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

V. STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD DESA LOKAPAKSA

A. PIMPINAN BPD LOKAPAKSA

    KETUA BPD      : PUTU LAKSANA

    WAKIL KETUA  : PUTU ARDIKA

    SEKRETARIS    : I GUSTI AGUNG AYU DWI WIDHIASTITI

B.  ANGGOTA BPD :

1 Perwakilan Br. Bukit Sakti : I GUSTI BAGUS SUDARSANA
2 Perwakilan Br. Jero Agung : I GUSTI BAGUS OKTAYANA
3 Perwakilan Br. Gunung Ina : PUTU LAKSANA
4 Perwakilan Br. Tengah : KETUT SELAMAT
5 Perwakilan Br. Pamesan : PUTU LANUS
6 Perwakilan Br. Kembang Sari :  
7 Perwakilan Br. Sorga : KADEK SERIANA
8 Perwakilan Br. Sorga Mekar : I PUTU ARDIKA
9 Perwakilan Perempuan : I GUSTI AGUNG AYU DWI WIDHIASTITI
       

DAFTAR ANGGOTA BPD DESA LOKAPAKSA 2019 S/D 2025

  • Dibaca: 784 Pengunjung