BPD

  • Dibaca: 236 Pengunjung

I. PENGERTIAN BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

II. FUNGSI BPD

Fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh anggota BPD adalah :

  1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
  3. Melakukan Pengawasan kinerja Perbekel

III. TUGAS DAN WEWENANG BPD

Adapun Tugas BPD terdiri dari :

  1. menggali aspirasi masyarakat,
  2. menampung aspirasi masyarakat,
  3. mengelola aspirasi masyarakat,
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat,
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD,
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa,
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu,
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD berwenang :

  1. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi,
  2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis,
  3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya,
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa,
  5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,
  6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
  7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,
  8. menyusun peraturan tata tertib BPD,
  9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat,
  10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa,
  11. mengelola biaya operasional BPD,
  12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
  13. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

IV. HAK BPD

BPD berhak :

  1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

V. STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD DESA LOKAPAKSA

A. PIMPINAN BPD LOKAPAKSA

    KETUA BPD      : I GEDE SUJANA

    WAKIL KETUA  : I GUSTI MADE SUMARDI

    SEKRETARIS    : I GUSTI MADE SANJAYA

B.  ANGGOTA BPD :

1. Perwakilan Br. Bukit Sakti          : ......................................... (Menunggu SK PAW)

2. Perwakilan Br. Jero Agung         : I GUSTI MADE SUMARDI

3. Perwakilan Br. Gunung Ina        : KADEK SURIKA

4. Perwakilan Br. Tengah                : PUTU GINAWA

5. Perwakilan Br. Pamesan           : KOMANG JULI AGUSANTO

6. Perwakilan Br. Carik Agung       : I GEDE SUJANA

7. Perwakilan Br. Kembang Sari   : I GUSTI NYOMAN SADIA

8. Perwakilan Br. Sorga                   : WAYAN SADIA

9. Perwakilan Br. Sorga Mekar       : KADEK ANI WIJAYA

10. Perwakilan Adat                         : I GUSTI MADE SANJAYA

11. Perwakilan Perempuan           : ......................................... (Menunggu SK PAW)

  • Dibaca: 236 Pengunjung