LPPD 2017

  • Dibaca: 340 Pengunjung

A.   Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien seuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konskuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliknya kepada masyarakat, kepada Bupati melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khusunya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyampaian LPPD merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya Pemerintah Desa Lokapaksa sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban memberikan informasi publik secara berkala kepada pengguna informasi publik.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaran pemerintahan Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tentang pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Lokapaksa Tahun 2017 yang mencakup 4 (empat) bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

 

B.   Tujuan Penyusunan Laporan

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.   Sebagai bentuk  Pelaksanaan tugas  Kepala  Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan, dimana  Kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, 

2.   Sebagai gambaran capaian kemajuan Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun,

3.   Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa,

4.   Sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintahaan Desa.

 

C.   Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa

Rumusan Visi Desa Lokapaksa yakni : Membentuk Pemerintah Desa Lokapaksa yang unggul dalam pelayanan, transparan dan accountabele dalam pemanfaatan Anggaran, serta pembangunan yang berkeadilan sehingga terwujudnya masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Dari Rumusan Visi Desa Lokapaksa yang tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan visi tersebut dicapai dengan rumusan Misi Desa Lokapaksa sebagai bentuk pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan  desa  focus  pada  kegiatan  tertentu.  Oleh  karena  itu  untuk mewujudkan Visi Desa Lokapaksa sebagaimana tersebut di atas, akan dijabarkan melalui Misi sebagai berikut sebagai berikut :

1.     Meningkatkan Pelayanan yang prima,

2.     Pemanfaatan anggaran yang accountable dan transparan serta pembangunan yang berkeadilan,

3.     Meningkatkan pendidikan dan sumber daya lainnya,

4.     Meningkatkan peran dan fungsi aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan,

5.     Meningkatkan pembangunan ekonomi dan teknologi tepat guna,

6.     Menjaga dan melestarikan lingkungan desa, dan

7.      Menjaga serta melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat.

 

D.  Strategi Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan Desa dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di Desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Desa Lokapaksamenetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa Lokapaksadengan pelayanan yang Prima serta Pembangunan Yang Berkeadilan,.

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan usaha kecil mikro, maka arah kebijakan pembangunan Desa lokapaksadititik beratkan pada pengembangan sektor pertanian dan usaha kecil mikro. Disamping sektor tersebut Desa Lokapaksajuga mengembangkan arah kebijakannya pada sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahapdan berkesinambungan berupa penataan aset desa, tertib administrasi desa, dan penyusunan Standar Oprasional Pelayanan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu :

1.     Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dasar pendukung usaha pertanian dan usaha kecil mikro baik berupa jalan usaha tani, jalan dan jembatan desa, dan jalan lingkungan serta sarana air bersih desa.

2.     Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan point pertama.

3.     Memfasilitasi terbentuknya Lembaga-lembaga  pendidikan baru baik sektor Formal dan Informal.

Unduh Lampiran
  • Dibaca: 340 Pengunjung

Transparansi Keuangan Lainnya

Cari Transparansi Keuangan