INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

  • Dibaca: 86 Pengunjung

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien seuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konskuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliknya kepada masyarakat, kepada Bupati melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khusunya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyampaian LKPPD merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lokapaksa Thn 2020 2
yang selanjutnya disebut LKPPD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya Pemerintah Desa Lokapaksa sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban memberikan informasi publik secara berkala kepada pengguna informasi publik.
Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaran pemerintahan Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tentang pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Lokapaksa Tahun 2020 yang mencakup 5 (Lima) bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Bidang Tak Terduga.
B. Tujuan Penyusunan Laporan
Adapun Tujuan dari penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai bentuk Pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan, dimana Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Masyarakat,
2. Sebagai gambaran capaian kemajuan Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun,
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa,
4. Sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintahaan Desa.

  • Dibaca: 86 Pengunjung

Transparansi Keuangan Lainnya

Cari Transparansi Keuangan